Luthfy Ashar (Mr T.)

belajar membuat contoh suatu keputusan terkait peraturan yang ada dikampus. biar nanti kalau menjadi rektor ataupun seseorng yang membuat suatu kebijakan peraturan tidak asal buat,,, maaf ini hanya fiktif belaka. KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTAHANAN SIAP SUKSES NOMOR : 01/SK/K01.2/LK/2018 TENTANG KETENTUAN TATA TERTIB DI KAMPUS INSTITUT PERTAHANAN SIAP SUKSES REKTOR INSTITUT PERTAHANAN SIAP SUKSES Menimbang : A.     Bahwa fasilitas IPSS perlu dikelola dan didayagunakan secara tertib dan teratur agar mampu memberikan daya dukung maksimal dalam menunjang kelancaran seluruh program/kegiatan IPSS; B.      Bahwa guna menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam pendayagunaan fasilitas IPSS, perlu ditetapkan ketentuan tata tertib di Kampus IPSS; C.      Bahwa aturan tentang ketertiban di Kampus IPSS yang menjadi rambu, sebagian telah menjadi kebiasaan; D.     Bahwa sehubungan dengan buti...

BEDAH PASAL 56 SAMPAI DENGAN PASAL 58 Oleh Muhammad Lutfi Ashar 1712143066 A.     UU No. 10 Tahun 2004 Jo. UU No. 12 Tahun 2011. UU No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan adalah hasil amandemen dari UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan perundang-undangan karena pada saat itu UU No. 10 tahun 2004 dinilai kurang begitu jelas ataupun beberapa pasal dalam UU No. 10 tahun 2004 memiliki multitafsir serta terdapat inkonsistensi dalam penulisan rumusan. Dalam UU No. 12 Tahun 2011. Pemerintah bersama DPR manambahkan beberapa materi (isi) dalam UU ini sehingga diharapkan UU No. 12 Tahun 2011 ini bisa menutupi celah-celah hukum yang ada di UU sebelumnya, sekaligus menjadi penjelas dari beberapa keambiguan pasal yang ada di UU No. 10 Tahun 2011. Sesuai dengan asas dalam hukum yang berbunyi Lex Post Teriori Derogat Legi Priori yang memiliki arti bahwa ketentuan peraturan ( UU ) yang baru mengenyampingkan atau menghapus berlakunya ketentuan UU...